Perekonomian Indonesia

TUGAS

PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh

Kelompok V

Nama Kelompok :

  Mitro Yampison Faot

    Susan Rupidara

    Opriany Lussie

   Hadiana M. Muni

  Natalia M. Corebima

  Maria Anisa Fahik

    Rafel Wetuduru

Dosen Mata Kuliah

Lorens riwu,S.Sos.MM

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN

(AKUB) EFFATA KUPANG
2015

Kata Pengantar

Puji syukur  kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Makalah yang berjudul “PEREKONOMIAN INDONESIA” pada BAB II bagian E dan BAB III bagian A.

Penulisan makalah ini adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah “PEREKONOMIAN INDONESIA”  pada Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Effata Kupang .

Dalam Penulisan Resum ini kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan tugas ini.

Dalam penulisan Makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua,khususnya bagi kami sebagai penyusun.

                                                                                                Kupang, 02 Oktober  2015

Penyusun

ii

Daftar Isi

Judul …………………………………………………………………………………………………..     i

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………    ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………………………….    iii

BAB  I  PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang…………………………………………………………………………………   1

1.2        Tujuan Penulisan………………………………………………………………………………   1

BAB  II  PEMBAHASAN

2.1  Kerangka kerja transisi demokrasi bidang ekonomi………………………………………………  2

BAB  III  AGENDA  REFORMASI  TINJAUAN  EKONOMI  POLITIK

3.1  Area Reformasi sebuah tinjauan ekonomi politik………………………………………………    8

BAB  IV  PENUTUP

3.1  Kesimpulan…………………………………………………………………….……………    10

iii

BAB I

 PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Transisi adalah suatu peralihan dari suatu tahap ke tahap lainnya yang lebih baik, sedangkan transisi  demokrasi yang kini sedang di alami bangsa indonesia adalah kebutuhan atau keinginan yang sangat mendalam untuk meninggalkan buruknya kinerja ekonomi dan praktik-praktik atau perilaku individu dan pemerintahan yang telah menimbulkan kemiskinan, ketidaktahuan, kesenjangan, dan ketergantungan. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti itu, perlu adanya prasyarat-prasyarat yang harus dijadikan kebijakan jangka pendek itu, misalnya stabilitas politik dan keamanan dan pemerintahan yang efektif. Dan perlu disadari meskipun pemulihan ekonomi tergantung pada persyaratan-persyaratan tersebut, namun tidaklah berarti pemulihan eonomi akan sepenuhnya brhenti tanpa persyaratan tersebut.

Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang bagaimana kerangka kerja dari transisi demokrasi di bidang ekonomi bangsa indonesia.

1.2              Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui Kerangka kerja transisi demokrasi bidang ekonomi ?

2.      Mengetahui Area Reformasi sebuah tinjauan ekonomi politik ?

?

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       KERANGKA KERJA TRANSISI DEMOKRASI BIDANG EKONOMI

            Bangsa Indonesia pernah mengalami transisi demokrasi yaitu, masa dimana Bangsa Indonesia merasakan kebutuhan dan keinginan untuk meninggalkan buruknya kinerja ekonomi dan praktik-praktik yang dilakukan oleh perilaku individu maupun pemerintah, yang mengakibatkan adanya kemiskinan, ketidaktahuan, kesenjangan dan ketergantungan. Dan untuk mengatasi masalah tersebut forum “Mengawal Transaksi Demokrasi” mengajukan beberapa alternative pemulihan ekonomi dalam 2 tahap yakni :

·         Jangka pendek  memunculkan prasyarat-prasyarat perbaikan ekonomi dan memperbaiki beberapa masalah perekonomian yang dapat dicapai dalam waktu singkat, misalnya mencegah ketergantungan dengan Negara lain dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri.

·         Jangka menegah dan panjang adalah untuk membangun perekonomian tepatnya pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan kemandirian dan kejujuran, dan keberpihakan pada ekonomi kecil dan menengah.

1.                  Pengetasan kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, Adanya kekuasaan sehingga menghilangkan warna suatu Negara untuk memutuskan masalah tersebut. Dengan kata lain kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh kelompok tersebut dslam mengakses sumber daya pembangunan.

Keterbatasan peluang ini juga disebabkan oleh politik yang otoritarian dan tidak berpihak pada golongan lemah dan mengakibatkan adanya pola insentif institusional yang bersifat mencari keuntungan pribadi/golongan, otoriter, dan sentralistik.

Oleh karna itu, untuk mengatasi kemiskinan tersebut perlu adanya langkah-langkah untuk merombak struktur yang otoritarian dan monopolistic, dengan strategi penguatan posisi politik dan ekonomi masyarakat miskin.

-          Penguatan posisi politik dengan cara pengorganisasian diri masyarakat miskin dengan cara memberikan peraturan yang memfasilitasi.

-          Penguatan posisi ekonomi dengan cara mengubah struktur ekonomi yang monopolistic dan anti persaingan menjadi struktur yang lebih adil dan kondusif.

2

Dan untuk mewujudkannya, perlu adanya upaya yang simultan dan komprehensif sebagai berikut :

·         Investasi di bidang SDM, khususnya pendidikan dasar

·         Menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomi

·         Menciptakan lingkunganyang bebas bagi usaha kecil

·         Meningkatkan akses kepada kelompok ekonomi kecil, yaitu terutama modal, tanah, serta IPTEK

·         Melakukan deregulasi terhadap komoditi yang pemasarannya di pegang oleh pemerintah

·         Mengubah insentif institusional bagi birokrat di tingkat lokal.

·         Menghapus berbagai pungutan bagi usaha kecil

·         Membiarkan penyedian kredit berjalan dengan mekanisme pasar

·         Memberikan subsidi kepada institusi yang mempunyai kinerja baik.

·         Mendorong pembentukan lembaga akreditasi nirlaba bagi institusi keuangan yang independen

·         Meningkatkan transparansi dan accountability

·         Mendorong pembiayaan oleh lembaga perbankan terhadap usaha kecil

·         Melonggarkan perizinan pendirian organisasi

·         Menyediakan lembaga konsultasi bagi masyarakat paling miskin

·         Memacu penyediaaan lapangan pekerjaan yang memperkuat integrasi social

·         Mencabut distorsi kebijakan terhadap produsen pertanian

·         Mendorong investasi pada infrastruktur fisik.

2.                  Menghapus kesenjangan antar daerah

Kesenjangan antar daerah adalah realita yang mengambarkan jarak ekonomis dan SDM antar daerah di Indonesia akibat pembagunan yang terjadi akhir-akhir ini.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mencangkan pemberdayaan daerah dan desentralisasi. Proses desentralisasi itu harus dilaksanakan dengan cara memperbaiki keuangan derah di pusat maupun daerah, sehingga bisa diperoleh kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil dan pajak itu juga semata-mata ditujukan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat.

Dampak pemberdayaaan daerah dan desentralisasi meliputi :

·         Tingkat KKN di daerah bertambah

·         Penyelenggaraan pelayanan pemerintah bertambah parah

·         Deficit anggaran makin bertambah parah

·         Ketidakstabilan politik dan ancaman disintegrasi

3

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menjadikan otonomi daerah dan desentralisasi tidak bersifat kontraproduktif adalah dengan :

·         Mengelola ekspektasi daerah

·         Mengelolah masa transisi

·         Mengelola keuangan APBN dan APBD dengan meminimalkan defisit anggaran

·         Mendefinisikan pengeluaran dan penerimaan

·         Melakukan pengolahan keuangan, penggunakan dan sistim monitoring berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

·         Memberikan layanan public berupa pendidikan dan kesehatan

·         Mengoptimalkan penanganan masalah social seperti pengungsi, fakir dan anak terlantar.

3.                  Pemerataan akses informasi ekonomi

Hambatan terbesar yang dialami oleh pengusaha kecil dalam mengakses informasi kredit formal, yakni masih rendahnya akses pengusaha kecil itu sendiri terhadap informasi kredit-kredit formal.Oleh karna itu perlu adanya lembaga dan jaringan informasi kredit untuk meningkatkan usaha kecil menengah (UKM) kepada kredit perbankan.

Langka-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu adalah :

·         Mendorong pengorganisasian diri

·         Menyediakan media bagi kalangan usaha kecil

·         Memberikan pelatihan atau pedidikan keterampilan gratis

·         Mengembangakan sumber daya manusia

4.                  Pengelolaan utang sebagai pendorong reformasi

Krisis utang di Indonesia sangat panjang, karena itu pemerintah perlu menyadari bahwa tekanan utang merupakan alat untuk memaksa diri melakukan reformasi, tidak hanya dianggap beban semata, yang terpenting adalah vision statement “bagaimana mengelola utang secara lebih baik dan untuk tujuan baik”, perlu juga di sosialisasikan tentang persepsi masyarakat dan pemerintah di dalam soal penanganan utang. Artinya, semua pihak harus memandang utang secara bertanggung jawab dengan memperhatikan konsep keadilan social, dan dapat bersama-sama dalam menyelesaikan utang nasional.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah beratnya beban utang itu sendiri yang mencapai50 persen dari anggaran.Karena itu pemerintah harus dapat melakukan negosiasi untuk meminta waktu melakukan restrukturisasi, menunjukan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban, dan menunjukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi beban utang.pemerintah , juga DPR perlu menyadari pentingnya agenda reformasi keuangan. Pemerintah terutama DPR juga meningkatkan kapasitas penelitian (research) sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana dan di dasarkan pada informasi yang tepat.

4

Beberapa lngkah yang diambil penyelenggara Negara dalam rangka mengurangi beban utang meliputi :

·         Melakukan kebijaksanaan merubah subsidi harag menjadi target subsidi

·         Meningkatkan efisiensi pajak.

·         Pemerintah perlu menyusun strategi yang terkoordinasi dalam masalah penjualan asset Negara dan program privatisasi.

·         Mengelola recovery rate yang realistis

·         Menyususn prosedur penjualan asset yang jelas

·         Menentukan bahwa tujuan privatisasi dan penjualan asset Negara bukan hanya mendapatkan revenue tetapi juga mengurangi beban pemerintah.

·         Menyusun rencana privatisasi yang rasional dan konsisten

·         Pemerintah harus jujur, berani, dan transparan dalam memberikan keterangan tentang kerugian yang dialami dalam proses restrukturisasi selama ini

·         Menyusun penjualan asset yang rasional dan konsisten

·         Menolak keinginan politis menguasai aset-aset Negara yang bertentangan dengan perlunya penjualan asset-aset tersebut

·         Melakukan sosialisasi yang seefektif mungkin dan seluas-luasnya

·         Menolak langkah pemerintah melakukan bail out terhadap kewajiban pihak swasta

·         Pemberantasan korupsi secara menyeluruh

5.                  Menghapus kecurangan ber-usaha

         Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 yang telah dibayar  mahal oleh rakyat banyak, secara jelas menampakan bagaimana salah satu bentuk kecurangan itu dijalankan. Tidak kurang dari Rp 650 triliun telah dikeluarkan untuk membiayai krisis dengan menerbitkan obligasi pemerintah.Beban seberat itu, terutama disebabkan oleh perilaku berusaha terutama kalangan pengusaha besar yang selalu melakukan kecurangan dalam berbisnis dengan pola meminta utang yang jauh melebihi kemampuan modal sendiri (over leverage), sehingga memiliki debt equity ratio yang sangat tinggi.

           

5

Untuk menghapus gejala kecurangan berusaha tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah meliputi :

1.      Perlu secara transparan dan jujur menyatakan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam dunia usaha di Indonesia

2.      Perlu peningkatan SDM, aparat pengawas keuangan seperti BPKP  dan Bappepam

3.      Perlu peningkatan SDM aparat penegak hukum dikalangan kepolisisan dan kejaksaan

4.      Meningkatkan lingkup wewenang, kewajiban, dan kajian lembaga pengawas keuangan dalam melakukan tugas,

5.      Perlu peningkatan akuntabilitas birokrasi dan pelaku-pelaku usaha melalui pelaksanaan good corporate governance, good governance dan code of conduct.

6.      Penegakan hukum yang seadil-adilnya atas kasus-kasus kecurangan berusaha

7.      Pemerintah perlu bersikap adil dengan tidak menyamaratakan beban yang harus di tanggung kepada seluruh lapisan rakyat.

6.                  Menjinakan kenaikan harga bahan pokok

Persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sangat besar, pelik, dan terkait satu sama lain sehingga, mungkin, siapapun yang memegang tampuk pemerintahan tidak akan mampu menyelesaikan sebagian besar persoalan dalam waktu singkat, misalnya di bidang ekonomi, pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menjinakan kenaikan harga bahan pokok,

Secara teoritis, permintaan tidak akan terlalu melonjak mengingat 3 hal

1.                  Daya beli masyarakat pada umumnya menghadapi tekanan karna tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur sangat tinggi, dan jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat

2.                  Suku bunga yang terus naik sebagai konsekuensi dari kebijakan moneter yang tetap ketat membuat masyarakat lebih gandrung menabung.

3.                  Intensifikasi pajak khususnya, dan kebijakan fiscal yang ketat umumnya, membuat perekonomian mengalami kontraksi.

Factor factor yang menekan ini, paling tidak biasa mengompensasikan kenaikan permintaan yang bersifat musiman menghadapi hari-hari besar keagamaan.

6

Kenaikan harga barang berasal dari factor penawaran dalam negeri dan factor-faktor utama yang menghambat penawaran domestic yaitu :

1.      Struktur pasar untuk sejumlah kebutuhan pokok sangat bersifat oligopolistic. Misalnya, beberapa perusahaan saja yang mendominasi pasar untuk minyak goreng, terigu, mie instan, telur dan ayam ras, dan gula pasir. Mereka memiliki keleluasan untuk menetapkan harga dengan mengatur pasokan, posisi dominan mereka di pasar tidak bisa di lawan cuman dengan imbauan dari pemerintah, mereka hanya memperbesar pasokan kalau labanya meningkat. Bukankah para pengusaha harus di perlakukan sebagai makhluk ekonomi yang lebiih taat pada kaidah-kaidah pasar, para pelaku pasar bukanlah malaikat atau makhluk social. Karena itu, mekanisme pasar tidak bias di pandang sebagai sesuatu yang suci. Kalau memang sumber masalahnya adalah struktur pasar yang oligopolistic, maka salah satu langkah yang paling efektif untuk meredam kenaikan harga adalah memperlancar keran impor

2.      Persoalan akut yang menimbulkan tekanan pada harga berasal dari jalur distribusi. Indicator paling gambling adalah besarnya selisih harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat eceran, seperti terlihat pada komoditas beras. Selisih harga gabah kering di tingkat petani dengan harga beras eceran mencapai lebih dari Rp 1.000 contoh lain adalah gula pasir. Relatif mahalnya gula pasir dibandingkan dengan harga tebudi tingkat petani lebih disebabkan oleh rendahnya efisiensi pabrik gula di jawa. Penyelesaian atas kedua komoditas ini adalah bukan dengan menaikan bea masuk

atas beras dan gula impor. Kalau itu yang di tempuh, baik petani maupun konsumen di rugikan.Yang untung besar adalah para pedagang (beras) dan produsen (gula).Untuk mengatasi masalah ini butuh pembenahan yang bersifat structural sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Langkah-langkah itu antara lain
adalah :

Membenahi jalur distribusi, seperti dengan memperlancar transportasi, memperbaiki insfrastruktur jalan sekadarnya, dan memerangi berbagai macam pungutan resmi maupun tidak resmi. Jadi, yang dibutuhkan adalah kesadaran total untuk merubah tidak sekadar berbuat alakadarnya seperti di masa lalu ad hoc penuh dengan rutinitas semua elemen bangsa dituntut untuk mentransformasikan perilakunya.

7

BAB III

AGENDA REFORMASI SEBUAH TINJAUAN EKONOMI POLITIK

3.1      KERANGKA KONSEPTUAL.

1.      Hakikat Pembangunan

Adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potennsi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Adapun hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan sosial sebagaimana dijanjikan oleh prinsip keunggulan komparatif . Ada trilogi pembangunan (pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan)

Pilar pertumbuhan merupakan sissi penawaran yang keberlangsungannya ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni : modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Agar ketiga pilar tersebut menghasilkan suatu bangunan ekonomi yang kokoh, dibutuhkan suatu arena kelembagaan yang memungkinkan seluruh elemen dari sisi penawaran berinteraksi dalam suatu irama yang harmonis. Dalam segala pergerakan disisi penawaran dan permintaan serta interaksi diantara keduanya yang menjamin efisiensi ditentukan oleh sinyal yang disampaikan oleh pasar .

2.      Kerapuhan Bangunan Ekonomi Indonesia: sekali lagi, renungan krisis.

Sosok perekonomian indonesia hingga kini masih menyisakan ciri-ciri yang ditinggalkan oleh masa penjajahan.

     Pemerintah orde baru tampaknya terobsesi untuk memacu industrialasasi untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetanga di Asia Timur.

     Liberalisasi perbankan dan pasar modal yang terlampau jauh dan tidak di iringi dengan jarin-jaring  pengaman yang memadai di suatu pihak, menjadi salah satu penyebab terpenting bagi kemunculan konlomerasi sehingga menyebabkan perekonomian menjadi sangat rapuh atau tidak memiliki saing yang kokoh. Akumulasi dana yang mereka dapatkan sangatlah besar, dan dengan kemampuan pendanaan seperti itu mereka merabah ke berbagai bidang usaha dengan pola yang bersifat random.

8

     Sosok perekonomian yang terbentuk dari proses yang serba distortif diatas, selain menciptaka dualisme didalam perekonomian yang dicirihkan oleh sektor pertanain yang masih tradisional dengan produktivitas yang rendah disatu pihak; dan sektor industri yang boleh dikatakan sangat moderen, namun sangat rapuh karena tidak memiliki daya saing dipasar internasional telah mengakibatkan terjadinya akumulasi modal yang artifisial tanpa diimbangi secara proposianal oleh peningkatan produtivitas didalam perekonomian.

     Krisis ekonomi telah memporak-porandakan bangunan indonesia, gambaran kasar kehidupan perekonomian indonesia sepanjang 30 tahun usia rezim orde baru hingga krisi menjelang( 1967-1997 ). Selama kurung waktu itu Indonesia mengarungi pola hidup “ besar pasak dari pada tiang ” atau disebut Boros. Selama 3 dekade, praktis tidak terputus-putus, belanja negara lebih besar dari pendapatannya, mengkonsumsi lebih besar daripada memproduksi, serta membeli barang dan jasa dari luar negeri( impor ) lebih besar daripada menjual barang dan jasa keluar negeri (ekspor). Dalam istilah teknis ekonomi, keadaan seperti ini dikenal dengan tripel deficit, yakni kesenjangan antara investasi dengan tabungan, deficit anggaran negara ( APBN ), dan deficit transaksi berjalan secara silmutan atau berjalaan bersamaan.

     Pada awal krisis sudah diderah oleh pengeringan dan karena masyarakat berbondong-bondong menarik simpanannya( giro, tabungan, deposito ) di bank-bank nasional seiring dengan kejatuhan nilai tukar rupiah dan ancaman penutupan sejumlah Bank. Hal yang sepatut dilakukan adalah suatu koreksi total atas kemancengan yang selama ini berlangsung, kenyataan menunjukan bahwa kemencengan atau anomali kian menjamur, maka patut dicermati bahwa sistem, mekanisme dan prosedur sudah kian peka terhadap perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

9

BAB IV

 PENUTUP

3.1      Kesimpulan

transisi demokrasi yaitu, masa dimana Bangsa Indonesia merasakan kebutuhan dan keinginan untuk meninggalkan buruknya kinerja ekonomi dan praktik-praktik yang dilakukan oleh perilaku individu maupun pemerintah, yang mengakibatkan adanya kemiskinan, ketidaktahuan, kesenjangan dan ketergantungan. Dan untuk menyelesaikannya perlu adannya kerja sama antar lapisan individu misalnya pemerintah, masyarakat, stakeholder dan lainnya, dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang melindungi masyarakat dan masyarakat perlu turut serta dalam proses transisi demokrasi ekonomi dan perlu adanya kesadaran dalam menggerakan adanya rasa saling menjunjung tinggi keamanan dan kemakmuran bagi bangsa tercinta “INDONESIA”

10