Pengendalian Kebijakan Fiskal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Selama ini kita mengenal begitu banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, kebijakan penetapan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan PKP (penghasilan kena pajak), kebijakan pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan yang berimbas pada penyerapan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang dampak positifnya dapat mengatasi kemiskinan,ada juga kebijakan pemerintah di dalam menaikan harga minyak (BBM) yang berimbas pada pemasukan pemerintah bertambah (surplus), dan masih banyak lagi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat dan juga mengatasi pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah (pajak) dan (APBN). Akan tetapi bagaimana jika campur tangan ini sampai mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat, bentuk pengendalian apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hal tersebut.

Oleh karena itu, dalam makalah ini Penulis akan membahas beberapa contoh kasus kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.

1.2       Rumusan Masalah

   Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan makalah ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah pengertian dari kebijakan fiskal ?

2.      Bagaimanakah peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian ?

3.      Apa saja contoh kasus kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah ?

1.3       Tujuan

                       Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Mengetahui definisi tentang kebijakan fiskal.

2.      Mengetahui dampak dari adanya penerapan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi.

3.      Mengetahui dampak negatif kebijakan yang dilakukan dan Pengendalian.

1.4       Manfaat

            Manfaat dari penulisan makalah ini antara lain:

1.      Bahan tambahan pengetahuan mengenai kebijakan fiskal.

2.      Dapat mengerti mengenai bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian.

3.      Serta dapat mengetahui cara-cara pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari penetapan suatu kebijakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1                    Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

         Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa haasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.  Dengan kata lain, Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

2.2                    Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan.

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.

         Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

2.3        Contoh Kasus dan Pengendalian dari Kebijakan Fiskal

1.      Naiknya Harga BBM Merupakan Kebijakan Fiskal Di Indonesia :

Tentu Kita sering mendengar pemberitaan di media massa mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM dari waktu ke waktu senantiasa naik. Apa pengaruh kenaikan harga BBM ini terhadap keuangan negara? Apakah diuntungkan atau dirugikan? Sebagai negara penghasil minyak bumi tentu akan diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak bumi di dunia. Namun, kenyataannya negara tetap dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Mengapa? Karena  jumlah konsumsi minyak dalam negeri lebih besar daripada jumlah yang diproduksi sehingga negara harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Di satu sisi, harga BBM di dalam negeri lebih rendah dibanding harga di pasar internasional. Ini karena adanya subsidi BBM.

Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah. Sehingga kenaikan harga minyak bumi justru akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Tingginya subsidi yang harus dibayarkan akan membebani APBN. Kemudian, apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan pengeluaran subsidi tersebut, agar keuangan negara (APBN) tetap aman? Pemerintah kadang perlu mengubah pengeluaran dan penerimaan dalam APBN untuk menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal.

Contoh kebijakan fiskal dapat dilihat pada beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan ekonomi yang pernah membelit Indonesia. langkah-langkah tersebut sepenuhnya adalah penerapan dari kebijakan fiskal yang dilakukan melalui dengan seksama dan juga mempertimbangkan banyak faktor ekonomi lain di dalamnya. Kebijakan fiskal sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan keadaan finansial negara.

2.      Inflasi

Kebijakan Fiskal dalam mengendalikan Inflasi :

contoh nyata penerapan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal penyelesaian permasalahan inflasi.

Proses penanganan masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Mengapa pajak? Karena dalam contoh kebijakan fiskal berikut ini pajaklah yang akan memberikan pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan produk barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan pajak, dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Memang benar jika dengan penerapan kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang di pasaran, namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang beredar dan menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali maka secara global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa berjalan lebih baik. Dalam hal ini pemerintah tentunya juga mengkombinasikan dengan kebijakan moneter untuk mengontrol laju nilai mata uang. Dan inflasi dapat dikendalikan dengan surplus anggaran,

sedangkan Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kebijakan ini umumnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi (kenaikan harga akibat terlalu banyak jumlah uang yang beredar). Dengan memperkecil jumlah pengeluaran (belanja), diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat, maka harga barang dan jasa juga tidak akan naik, ini berarti inflasi bisa dicegah.

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

            Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar.

Pengendalian Kebijakan fiskal di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

3.2              Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut :

Pemerintah harus meningkatkan efektivitas penstabil otomatis (automatic stabilizers), dalam rangka menjalankan fungsi stabilisasi kebijakan fiskal. Karena penstabil otomatis memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

1.      dapat merespon perubahan siklus ekonomi dengan tepat waktu (timely) dan dapat diprediksikan. Hal ini membantu para pelaku ekonomi untuk membangun ekspektasi yang benar dan meningkatkan kepercayaan mereka.

2.      bereaksi dengan intensitas yang disesuaikan terhadap ukuran deviasi kondisi ekonomi dari yang diharapkan ketika rencana anggaran disetujui.

3.      Ketiga, penstabil otomatis beroperasi secara simetris dengan siklus ekonomi, sehingga mengontrol terjadinya ekonomi yang memanas (overheating) dan mendorong kegiatan ekonomi selama resesi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui reformasi sistem perpajakan untuk mengurangi tax evasion pada pajak penghasilan.

Upaya lain yang juga mungkin dilakukan adalah dengan mengintroduksi skim jaminan bagi pengangguran (unemployment insurance schemes).

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono, 2003, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta: Raja Gafindo Persada.

Iskandar, Putong, 2002,  Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Boediono, 1982, Seri Sipnosis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro 4,  Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.

http://yantiruby.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal.html,

diakses 22 Maret 2015, pukul 10.12 WITA.

Firdaus, Ahmad dalam http://afirdauz.blogspot.com/2014/06/pendahuluan-sebelum-tahun-1930.html,   diakses 22 Maret 2015, pukul 11.02 WITA.

Copyright © 2013 SEJUTA ILMU AKUNTANSI | Powered by Blogger